Kliping Berita

Purwokerto, CyberNews. Ratusan produsen genteng di Kecamatan Ajibarang Banyumas terancam tak bisa memasarkan produknya secara luas, akibat tak adanya standar dan kualitas produk. Janji-janji pemerintah untuk memfasilitasi proses Standar Nasional Indonesia (SNI) produk genteng hingga kini belum terwujud.

Satu-satunya harapan produsen untuk bisa memasarkan genteng tersebut tak lain hanya bermodal kepercayaan konsumen. "Pangsa pasar kami hanya berada di wilayah pantura meliputi Tegal, Brebes, Bumiayu dan sekitarnya, tak bisa menembus pasar Cirebon dan sekitarnya karena kalah bersaing dengan genteng Majalengka," ujar Ahmad Farhan, salah seorang pengusaha di Pancasan.

Potensi pemasaran genteng Ajibarang sebenarnya masih sangat luas, Kabupaten Banyumas sendiri saat ini belum tergarap karena konsumen lebih banyak mengambil genteng dari Kebumen. Belum adanya standarisasi produk genteng, dikarenakan pengusaha belum paham cara mendaftarkan SNI. Selain itu pelaku usaha juga hanya menunggu uluran tangan pemerintah.

Kebutuhan untuk menstandardisasi produk itu, menurutnya, bukan hanya untuk brand, tetapi diharapkan menimbulkan dampak lebih luas terhadap pengembangan genteng Ajibarang. Saat ini produksi rata-rata per bulan tiap pengusaha mencapai 60.000 biji. Selama sebulan produsen biasanya membakar 5-6 kali dengan kapasitas 10.000 biji/pembakaran.

Produsen lain di desa tersebut, Hani Nurhalimah, mengatakan sejak puluhan tahun produsen menunggu realisasi janji pemerintah untuk memfasilitasi pengurusan SNI. Nyatanya hingga kini belum terwujud sama sekali.

Dipermainkan Calo

Standardisasi kualitas hanya salah satu persoalan yang dihadapi pelaku usaha. Selama ini produsen juga tidak bisa menentukan harga jual, karena harga kadang dipermainkan calo. Misalnya harga genteng saat ini Rp 860/biji di tingkat produsen, harga di tingkat konsumen Rp 900/biji. Namun, harga tersebut ditekan lebih rendah hanya Rp 800/biji oleh calo.

Belum adanya organisasi atau paguyuban juga membuat antarprodusen saling bersaing. Persoalan lain, yakni standardisasi upah bagi pekerja. ”Pengusaha yang lebih besar bisa membayar Rp 90/cetakan, sedangkan rata-rata produsen membayar Rp 80/cetakan genteng. Jika ada yang mebayar lebih tinggi maka pekerja juga kerap berpindah, karena honor selama ini diterapkan borongan,” paparnya.

Menurutnya, pemerintah dinilai belum berbuat banyak untuk memajukan industri genteng Ajibarang. Salah satu ide dan gagasan yang sempat dilontarkan pimpinan daerah, yakni membeli genteng Ajibarang untuk proyek-proyek pemerintah, tetapi sampai saat ini juga belum pernah terealisasi.

”Pengusaha lebih banyak mencari celah sendiri untuk mempertahankan produksi dan mencari peluang pasar. Kalau saja ada dukungan pemerintah tentu bisa makin berkembang,” jelasnya.

Kabid Pembangunan Kecamatan Cilacap, Sarwoko, mengatakan pemerintah kecamatan bekerja sama dengan Dinperindagkop sedang melakukan pendataan. ”Kami melakukan pendataan, data itu selanjutkan kami serahkan ke dinas. Kemungkinan arahnya juga untuk pembinaan, dan salah satunya untuk pertimbangan memproses SNI,” jelasnya.

Kasi Industri Kecil dan Aneka Dinperindagkop, Wartono, mengatakan jumlah produsen genteng di tahun 2009 dan 2010 jumlahnya sekitar 400 produsen. Secara umum kapasitas produksi genteng di Pancasan tidak berubah rata-rata tiga juta biji  genteng per bulan. ”Sejauh ini kapasitas produksi juga tidak berubah drastis, artinya masih tetap sama,” ujarnya.

Terkait proses pengajuan SNI, pihaknya memang belum bisa memfasilitasi, sebab sejauh ini pengajuan anggaran yang disampaikan belum pernah disetujui. ”Kami akan terus mengajukan anggaran agar pengurusan SNI produk genteng bisa dilakukan.”

Menurutnya, pemerintah saat ini fokus pembinaan pada penggalian bahan baku dari wilayah lokal. Selama ini bahan baku tersebut berasal dari Purbalingga.

( Sakur AW / CN26 / JBSM )
Sumber : SuaraMerdeka.com, Selasa 18 Oktober 2011
Link : http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/10/18/99527/Produksi-Genteng-Ajibarang-Terhambat-Pemasaran