BSN dan Yogyakarta Kerjasama di Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Badan Standardisasi Nasional melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibidang penilaian kesesuaian. Kerjasama ini ditandatangani oleh Kepala BSN, Prof. Bambang Prasetya dan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamenkubuwono X, dalam acara Temu Teknis Laboratorium Uji dan Lembaga Inspeksi di Yogyakarta, Kamis (28/4/2016). Kerjasama ini mencakup pembinaan dan pengembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian khususnya dalam pembinaan Usaha Mikro dan Kecil (UMKM). Tujuannya agar dapat lebih meningkatkan lagi daya saing Usaha Mikro dan kecil dalam percaturan ekonomi global.

Dalam Sambutannya, Prof. Bambang Prasetya menyampaikan diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dalam memfasilitasi UMK agar dapat meningkatkan produknya berdaya saing tinggi. Era globalisasi yang ditandai dengan semakin meluasnya akses pasar baik secara nasional, regional maupun internasional menuntut seluruh insan usaha bangsa untuk terus menggalakkan peningkatan mutu produk dan jasa. Sejalan dengan itu, standardisasi dan penilaian kesesuaian menjadi salah satu faktor yang berperan di dalam meningkatkan keunggulan kompetitif mutu produk maupun jasa. “Isu akreditasi dan sertifikasi dalam sistem penilaian kesesuaian sudah menjadi tuntutan, karena tidak bisa dipungkiri bahwa jaminan kesesuaian merupakan salah satu alat pemastian dalam upaya untuk perlindungan masyarakat baik kesehatan, keselamatan, keamanan maupun lingkungan hidup” ujar Prof. Bambang.

Kerjasama ini dengan diharapkan pembinaan dan pengembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian khususnya dalam pembinaan Usaha Mikro dan Kecil dapat dilaksanakan dengan lebih terarah dan sinergi yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang riil dan bermanfaat, yang akan melibatkan berbagai unit kerja dimasing-masing  bidang yang akhirnya dapat meningkatkan daya saing pelaku usaha di Provinsi D. I. Yogyakarta. Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan audensi antara BSN dengan Pemprov. DIY beberapa waktu lalu.

Sri Sultan Hamengkubuwono X menyambut baik kesepakatan bersama  ini dan berharap dapat meningkatkan kualitas UMKM di Yogyakarta dalam meningkatkan mutu dalam upaya berdaya saing dalam memanfaatkan momentum era pasar global. Dihadapan 1.000 orang laboran dari perwakilan laboratorium dan lembaga inspeksi dari seluruh Indonesia, Sri Sultan memaparkan globalisai telah mendorong lahirnya pasar bersama seperti yang baru berjalan yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN yang menciptakan pasar tunggal di kawasan regional ASEAN. Masing-masing negara berlomba untuk menjadi yang terbaik dalam persaingan menguasai pasar. ”Setiap negara harus berusaha meningkatkan daya saing melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas untuk memenangkan persaingan demi kelangsungan bangsanya” ujar Sri Sultan. ”Dengan standardisasi lah semua usaha efisiensi dan produktivitas dapat ditingkatkan” ungkap Sri Sultan menegaskan.

Dalam kesempatan ini Sri Sultan mengharapkan agar BSN menjadi lembaga yang memiliki otoritas dan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja secara nasional. “Mengingat Yogyakarta setiap tahunnya mengirimkan ribuan tenaga kerja professional, maka diperlukan suatu sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional yang diakui oleh internasional” harap Sri Sultan. Dengan semakin globalnya pasar berdampak pada pasar tenaga kerja yang saat ini menggunakan pendekatan kompetensi sehingga diperlukan kesetaraan standar dan sertifikasi kompetensi.

Pertemuan Teknis Laboratorium Uji dan Lembaga Inspeksi yang dibuka resmi oleh Sri Sultan Hamengkubowono X menjadi ajang pertemuan dan pertukaran informasi terkait dengan penilaian kesesuaian. Deputi bidang Penerapan Standar dan Akreditasi BSN, Kukuh S. Achmad, menyampaikan perkembangan infrastruktur standar dan penilaian kesesuaian di Indonesia. Kukuh menyoroti peran Laboratorium Uji dan Lembaga Inspeksi dalam menghadapi pasar global dan tantangannya. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah semakin bebasnya arus barang dari berbagai Negara sebagai dampak dari diberlakukannya pasar tunggal. Penilaian kesesuaian menjadi kunci dalam keberterimaan barang di lintas Negara. Persoalan ini bukan hal mudah, karena menyangkut kepercayaan (trust) bagi semua pihak yang tidak bisa diabaikan dalam setiap proses penilaian.

Sementara itu, Kepala Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi BSN, Dede Erawan, menyampaikan informasi terkait dengan perubahan aturan Komite Akreditasi Nasional (KAN) Tahun 2016. Salah satu revisi yang dilakukan adalah melarang Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terakreditasi KAN untuk menerbitkan sertifikat / laporan hasil uji, kalibrasi dan atau inspeksiyang memuat simbol akreditasi KAN diluar ruang lingkup akreditasinya.

Dalam pertemuan ini, para peserta antusias dalam diskusi untuk menyampaikan masukan dan kondisi yang dialami saat di lapangan. Para peserta menyampaikan perlunya jalur-jalur komunikasi yang efektif untuk dapat berkomunikasi dengan sekretariat KAN. Hal ini disampaikan mengingat banyak kasus yang memerlukan konfirmasi dengan secretariat KAN terkait dengan permasalahan baik administrasi maupun teknis. Selain itu, disoroti pula mekanisme perubahan struktur organisai apabila terjadi mutasi SDM pada laboratorium maupun lembaga inspeksi.

Acara pertemuan teknis ini ditutup oleh Kukuh S. Achmad yang menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah memberikan masukan kepada KAN. Masukan ini sangat diperlukan untuk sebagai upaya improvement agar kinerja KAN semakin baik dan efisien. Kukuh juga menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi cermin, baik untuk KAN maupun untuk Laboratorium dan Lembaga Inspeksi agar memiliki visi yang sama dalam kegiatan penilaian kesesuaian di Indonesia. [4d9]