Badan Standardisasi Nasional
  • A
  • A

BSN Dorong Pengembangan Infrastruktur Mutu di Kalimantan Timur

  • Kamis, 30 Juni 2022
  • 577 kali

Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya alam, baik minyak, kayu, batubara, kelapa sawit, serta dari sektor perikanan dan pertanian. Potensi sumber daya alam tersebut perlu didukung dengan infrastruktur mutu, guna peningkatan daya saing sektor usaha maupun produk unggulan daerah.

Melihat kebutuhan dan potensi wilayah yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Timur, maka Badan Standardisasi Nasional (BSN) berupaya untuk mengembangkan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Lembaga Sertifikasi Produk, untuk mengakomodasi kebutuhan para pelaku usaha, terutama UMKM.

“Hadirnya LPK di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dapat menekan biaya penerapan SNI, serta memberdayakan institusi daerah untuk berkiprah menjadi lembaga penilaian kesesuaian di wilayahnya sendiri,” ujar Direktur Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Triningsih Herlinawati saat beraudiensi dengan Kepala Dinas Peindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Sa’duddin di Kantor Dinas Perindagkop UMKM Prov. Kalimantan Timur, Selasa (28/06/2022).

Saat ini, terdapat 63 (enam puluh tiga) Laboratorium Penguji yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur, dengan mayoritas ruang lingkupnya adalah pertambangan/energi. Akan tetapi dukungan Lembaga Sertifikasi Produk hanya terdapat 1 (satu) saja, padahal Kalimantan Timur pun kaya akan potensi produk unggulan daerah yang berasal dari sektor Agro, perikanan dan olahannya, seperti: Lada putih, Biji Kakao, Rumput Laut, Beras, Amplang, Abon Ikan, Kakao Bubuk, Kayu Manis, Bawang Goreng, Kopra dan Kopi Bubuk.

Sejalan dengan hal tersebut, BSN dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam Pengembangan ruang lingkup Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji; Pengembangan sertifikasi produk UMKM untuk mengangkat produk unggulan daerah; serta Peningkatan Kerjasama pembinaan pelaku usaha. (ARP-PPSPK/ed:Humas)

 




­