Kliping berita :

1. Komisi VI meminta Menteri Perdagangan RI segera mengirimkan notifikasi ke Sekretariat Asean guna melakukan penangguhan dan renegosiasi terhadap sejumlah pos tarif untuk berbagai sektor industri.
2. Komisi VI DPR RI bersepakat meminta pemerintah segera melakukan pembenahan dan memperkuat kelembagaan dengan instansi lain, yakni Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
3. Dalam rangka meningkatkan perlindungan pada industri dalam negeri menghadapi unfair trade, Komisi VI mendesak supaya memperkuat dan memperluas penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Selain itu, penggunaan labelisasi dan optimalisasi instrument anti countervailing duties dan berbagai strategi counter measures.
4. Dalam upaya meningkatkan daya saing produk-produk nasional, Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah mempercepat perbaikan akses sarana dan prasarana seperti jalan dari sentra-sentra produksi ke pelabuhan utama (hub) maupun pelabuhan-pelabuhan feeder.
5. Upaya pengamanan pasar domestik, baik dengan peningkatan pengawasan di borders points peredaran barang di pasar lokal maupun promosi penggunaan produksi dalam negeri. Selain itu, peningkatan kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi termasuk promosi pemasaran dan lobby bagi para pelaku usaha, baik di lingkungan BUMN maupun terutama di kalangan Koperasi dan UKM, dalam rangka mendorong penguatan ekspor nasional.
6. Mengusulkan pemberian insentif fiskal dan subsidi bunga pada sektor industri yang terkena dampak FTA.

Sumber :
Investor Daily
Kamis, 21 Januari 2010, halaman 20