BSN dan Pemprov Sultra Jajaki Kolaborasi untuk Pengembangan SPK

Badan Standardisasi Nasional (BSN) melaksanakan kunjungan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka inisiasi kolaborasi bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), pada Selasa (8/8/2023).

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Zakiyah bersama Kepala Kantor Layanan Teknis BSN Sulawesi Selatan, A. Hawari Assufi diterima Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Sitti Saleha.

BSN yang bertanggung jawab penuh di bidang SPK di Indonesia berkaitan erat dengan perkembangan Infrastruktur Mutunya, “Perkembangan Infrastruktur Mutu di wilayah Timur Indonesia sangat penting untuk mendukung ekosistem SPK, salah satunya dengan keberadaan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK),” ungkap Zakiyah.

Selain itu, lanjutnya, SPK hadir untuk mendukung perkembangan produk unggulan daerah seperti Kakao dari Sulawesi Tenggara, termasuk aspal asal Buton serta produk-produk lainnya yang sangat berpotensi menjadi produk unggulan daerah. Sehingga, diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan penetrasi baik pasar di dalam maupun luar negeri dengan produk yang aman juga bermutu. 

Pada kesempatan tersebut, Zakiyah turut mengelaborasi lebih lanjut mengenai program SNI Bina UMK yang memberikan kemudahan berusaha bagi para UMK kategori risiko rendah dengan komitmen kuat untuk menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) setelah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS).

“Program SNI Bina UMK yang memfasilitasi pembinaan UMK oleh BSN untuk mendapatkan sertifikasi SNI yang harapannya para UMK atau pelaku usaha dapat memberikan economy social impact pada masyarakat disekitarnya. Hal tersebut harus diimbangi dengan ketersediaan Infrastruktur Mutu seperti Laboratorium Pengujian dan Lembaga Sertifikasi Produk,” ujarnya.

Sementara itu, berbicara mengenai Infrastruktur Mutu, Sitti Saleha menyampaikan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara telah memiliki Laboratorium Uji yang sudah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) di Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (UPTD BPSMB) Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun saat ini masih terbatas dari segi ruang lingkup yang berpotensi untuk terus diperluas di masa yang akan datang.

“Saat ini UPTD BPSMB Provinsi Sulawesi Tenggara sedang proses untuk akreditasi Laboratorium Kalibrasi, dan perihal kolaborasi dengan BSN diharapkan dapat membantu Disperindag dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, program kolaborasi dengan BSN dapat dikembangkan dalam bentuk pelatihan dan pembinaan tentang SPK, juga penyusunan program yang dapat disinergikan dengan BSN di tahun 2024,” sambungnya.

Dengan adanya penjajakan kolaborasi ini, BSN merespon secara positif yang akan mengajak Kementerian/Lembaga serta seluruh Stakeholder untuk mewujudkannya. “Bentuk-bentuk kolaborasi yang dapat diwujudkan antara lain Training of Trainers (ToT) dasar terkait SPK, Good Regulatory Practices (GRP), serta penyusunan regulasi teknis untuk tahap awal,” pungkas Zakiyah. (Hawari/Red: PjA - Humas)

Galeri Foto: BSN dan Pemprov Sultra Jajaki Kolaborasi untuk Pengembangan SPK