Kliping berita :

JAKARTA: Mayoritas barang ritel bangunan yang beredar di pasar disinyalir tidak memenuhi standar nasional Indonesia (SNI).

Berdasarkan sampel yang diambil pemenang SNI Award 2008 PT Jakarta Cakratunggal Stell Mills (CS) menemukan sebagian besar barang jenis besi beton di ritel bangunan tak memenuhi SNI.

Manager Production Planning & Quality CS Handy Martinus mengatakan mayoritas di lapangan, produk baja tulangan beton yang beredar di pasar (khususnya toko besi dan toko material) tidak memenuhi persyaratan SNI yang benar.

Ketika disinggung mengenai berapa jumlah barang di ritel bangunan tak penuhi SNI dia tak bisa memastikannya. "Saya tidak bisa memastikan berapa jumlahnya," katanya kepada Bisnis kemarin.

Dia juga memperlihatkan perbandingan antara besi beton yang penuhi SNI dengan tidak penuhi SNI ditinjau dari aspek ekonomis secara kuantitatif, yang mana baja tulangan beton tidak penuhi SNI tidak dapat diperbandingkan dengan yang ber-SNI karena terdapat perbedaan berat dan panjang.

Dia mengatakan barang besi tidak penuhi SNI akan berdampak pada aspek keamanan konstruksi nasional, seperti survei yang dilakukan Asosiasi Konstruksi Indonesia (AKI) menemukan bangunan gedung di Jakarta yang memiliki bahan konstruksi yang berkualitas di bawah 20%.

Handy menilai penerapan SNI diharapkan efektif menjadi protection tools bagi konsumen dan produsen di dalam negeri. Selain itu juga ada kejelasan sasaran kualitas produk yang harus dihasilkan sehingga terjadinya persaingan yang sehat antarpelaku usaha.

Dampak produk SNI ke konsumen adalah memberikan pelindungan terhadap konsumen bahwa barang yang beredar layak dipergunakan khususnya ditinjau dari aspek keamanan dan keselamatan.

Konsumen juga menjadi bijak karena mengetahui kualitas produk yang ditawarkan dengan jelas dan dapat melakukan evaluasi terhadap kualitas dan harga secara objektif.

Namun, menurutnya, kenyataannya sekarang, konsumen di Indonesia pada umumnya lebih memilih barang yang lebih murah di ritel tampa pertimbangan kualitasnya.

Dia mengharapkan ada kontrol dari pemerintah untuk mengawasi barang yang beredar diperjualbelikan di ritel baik produksi lokal maupun impor supaya ber-SNI. (01)

Sumber :
Bisnis Indonesia
Jum’at, 7 Mei 2010 hal. m3