Kliping Berita

KETAPANG, TRIBUN - Progam konversi dari minyak tanah ke gas elpiji 3 kilogram segera diberlakukan di Ketapang. Bupati Ketapang, Henrikus meminta agar program pemerintah pusat tersebut mendapat dukungan seluruh masyarakat.

Bupati melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) pengawasan pendistribusian elpiji 3 kilogram hingga ke tingkat desa. Satgas dibentuk agar program tersebut tepat sasaran dan bisa menyejahterakan masyarakat.

"Lewat program ini pemerintah pusat akan membatasi subsidi terhadap minyak tanah yang dialihkan bagi subsidi elpiji 3 kilogram. Saya berharap kita menyukseskannya program ini," ujar Henrikus di Pendopo Bupati, Kamis (3/3).

Harapan itu diutarakan Henrikus di depan puluhan kepala desa, lurah dan camat se-Kabupaten Ketapang dalam sosialisasi dan edukasi program konversi, yang digelar PT Pertamina Kalbar.

Menurut data penerima manfaat beras miskin (raskin) di Ketapang, diperkirakan calon penerima paket konversi sekitar 29.647 kepala keluarga (KK). Meski demikian, dalam sosialisai itu Pertamina mengaku siap menyediakan dua kali lipat dari jumlah tersebut, bahkan lebih besar lagi.

Kepala Dinas ESDM, Cipriana Lestari, mengatakan, program konversi dimulai sejak Kamis ini yang diawali dengan sosialisasi dan pendataan angka pasti penerima paket.

Sales Representatif Gas Domestik Rayon VII, PT Pertamina Kalbar, Valino menegaskan, pembagian paket pertama akan diberikan secara gratis. Karena itu, dia menekankan agar di lapangan tidak terjadi lagi pungutan untuk biaya transporati, biaya kopi, atau biaya rokok petugas distribusi.

Sebab semua biaya sudah ditanggung oleh Pertamina. Tidak hanya itu, sebagai agen yang berfungsi memudahkan distribusi, agen minyak tanah akan otomatis sebagai agen elpiji 3 kilogram.

Menurut Valino, jumlahnya agen elpiji 3 kilogram akan lebih banyak jumlahnya daripada agen minyak tanah. Perbandingannya, minimal satu agen di setiap desa.
"Dengan makin banyak agen diharapkan manfaat konversi bisa makin dirasakan masyarakat, dan harga elpiji kilogram tidak mahal," ujar Valino.

Untuk meningkatkan keamanan dan menghindari musibah yang ditimbulkan kelalaian penerima paket, Valino berharap masyarakat memperhatikan dengan cermat cara penggunaannya. Ia menegaskan semua merek produk legulator atau slang harus memiliki memiliki logo Standar Nasional Indonesia (SNI).
 
"Kami tidak mengizinkan menambal slang yang bocor. Jika terjadi kebocoran pada slang lebih baik langsung diganti. Itu akan lebih aman," ujar Valino.


Sumber : Tribun Pontianak Cetak, Jumat 4 Maret 2011
Link : http://pontianak.tribunnews.com/printnews/artikel/20308