Tingkatkan Kualitas SNI, BSN Akan Revisi PSN 05:2006

Untuk memfasilitasi kebutuhan seluruh stakeholder serta menjamin imparsialitas, Standar Nasional Indonesia (SNI) dirumuskan oleh Komite Teknis yang beranggotakan perwakilan dari pihak produsen, konsumen, akademisi, dan pemerintah. Saat ini, pengelolaan 149 Komite Teknis tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga, termasuk di Badan Standardisasi Nasional (BSN). Dengan telah disahkannya UU Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (SSPKN), maka dipandang perlu adanya sinkronisasi antar Kementerian/Lembaga (K/L) yang mempunyai fungsi pendukung dalam pengembangan SNI.

”Mutu SNI yang dirumuskan sangat tergantung dari beberapa proses, mulai dari pengusulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS), rapat teknis, hingga konsensus yang dilakukan oleh Komite Teknis,” ujar Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi BSN, I Nyoman Supriyatna, saat membuka Public Hearing RPBSN Pengendali Mutu Perumusan SNI dan RPBSN Standardisasi dan Kegiatan yang Terkait – istilah umum – di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, pada Senin (10/9).

Untuk itu, lanjutnya, tugas tenaga ahli standardisasi dan pengendali mutu sangat penting untuk memastikan proses konsensus yang dilakukan oleh Komite Teknis berjalan sesuai dengan aturan-aturan Kepala BSN yang telah ditetapkan. ”Diharapkan, kedepannya mereka juga mengetahui peraturan-peraturan yang lain terkait dengan regulasi-regulasi yang ada di kementerian teknis yang lain,” harap Supriyatna.

Dalam kesempatan ini, Kepala Bidang Kimia Dan Pertambangan BSN, Tom Abbel Sulendro memaparkan Daftar Inventaris Masalah Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) No.5 Tahun 2006 dan Daftar Inventaris Masalah PSN No.7 Tahun 2012. Diharapkan, kegiatan ini dapat menyempurnakan kedua PSN tersebut serta menjaring masukan dan tanggapan terkait pengelolaan Komite Teknis maupun dalam proses perumusan SNI. (ald-Humas).