KAN Council: Keberadaan fungsi akreditasi semakin diperlukan

Komite Akreditasi Nasional (KAN) kembali menyelenggarakan Rapat KAN Council secara hybrid pada Rabu (23/8/2023). Rapat dipimpin oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) selaku Ketua KAN, Kukuh S. Achmad dan diikuti para anggota KAN Council yang merupakan perwakilan pemerintah, industri asosiasi, profesional maupun akademisi.

Sebelum membahas agenda utama, Kukuh mengingatkan kembali tentang Implementasi Peraturan Presiden No. 98 tahun 2021 terkait pencapaian target kontribusi dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. 21 tahun 2022, bahwa kegiatan verifikasi dan validasi nilai ekonomi karbon dilaksanakan oleh Lembaga Validasi dan Verifikasi (LVV) yang terakreditasi oleh KAN. Telah terbit pula Peraturan OJK No 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa karbon. Ini berarti LVV yang kompeten dan terakreditasi oleh KAN adalah kunci untuk memulai melaporkan hasil verifikasi dan bisa ditetapkan oleh Menteri LHK dan serta bisa diperdagangkan di bursa efek karbon.

Selain itu, Kukuh juga menyampaikan tentang penyelenggaraan event tingkat nasional yang semakin marak dan tidak jarang terjadi kerusuhan serta kelalaian. BSN/KAN turut aktif ambil bagian dari upaya penyelenggaraan event yang baik dan berkelanjutan. Untuk itu saat ini KAN mengembangkan skema akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Event Berkelanjutan berbasis SNI ISO 20121:2012. Kukuh juga mengharapkan keberadaan KAN semakin diperlukan untuk memastikan kompetensi lembaga baik audit, pengujian, kalibrasi dan inspeksi di Indonesia.

Agenda utama pada Rapat KAN Council ini membahas pengambilan keputusan untuk 39 berkas akreditasi untuk Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diproses melalui sistem akreditasi di Komite Akreditasi Nasional, baik Lembaga Sertifikasi, Lembaga Inspeksi, Laboratorium, Lembaga Validasi dan Verifikasi, serta beberapa poin agenda lain-lain.
(Awg – Humas)