ISO Meluncurkan Publikasi Baru Terkait Penggunaan Standar Dalam Regulasi

Secara umum, pembuat kebijakan mempunyai tugas yang cukup sulit, yakni memahami dan meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat yang dilayani. Menghadapi hal ini, pemerintah dan regulator memanfaatkan banyak sumber daya, termasuk standar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional di masing-masing negara. Standar memberi metode yang fleksibel dan tanpa prasangka untuk memperkuat infrastruktur peraturan suatu negara.

Memahami bahwa standar belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah atau regulator di seluruh dunia, termasuk standar International Organization for Standardization (ISO), ISO mempublikasikan dokumen panduan (toolkit) bagi badan-badan standardisasi anggotanya dari 169 negara, di tengah pelaksanaan Pertemuan Tahunan 2023 (ISO Annual Meeting) di Brisbane, Australia yang berjudul Standards and Public Policy: A toolkit for national standards bodies. 

Peluncuran secara resmi dokumen toolkits tersebut ditandai dengan penyelenggaraan workshop dengan tema Putting Standards on The Policy Agenda: How to engage with policy makers pada Rabu (20/9/2023). Dalam wokshop tersebut Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kukuh S Achmad, ditunjuk menjadi salah satu fasilitator untuk berbagi pengalaman dalam berkolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga selaku policy makers dan regulator terkait penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam mendukung pembangunan ekosistem kendaran bermotor listrik berbasis baterai.

“Banyak manfaat yang dapat diambil ketika standar diadopsi menjadi regulasi, di antaranya adalah keberterimaan (acceptance) oleh para pemangku kepentingan terkait persyaratan yang terkandung dalam suatu standar akan lebih mudah,” ungkap Kukuh. Hal ini karena sejak penyusunannya, rancangan suatu standar telah dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait, baik pemerintah, industri, para pakar maupun kalangan konsumen.

“Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat atau konsumen dan dalam menaikkan daya saing melalui standardisasi diharapkan dapat benar-benar diwujudkan,” jelas Kukuh.

Adapun toolkit ini bertujuan memberi kerangka tentang bagaimana standar internasional dapat mendukung pembuat kebijakan dan regulator dalam mempersiapkan, mengadopsi, dan mengaplikasikan kebijakan, dan khususnya regulasi teknis. Pada dasarnya toolkit tersebut memandu badan-badan standar tentang bagaimana cara berkolaborasi atau memfasilitasi regulator dalam menggunakan standar di dalam kebijakan atau regulasi-regulasi yang mereka buat.

Dokumen ini utamanya menyasar badan-badan yang mengatur, eksekutif dan personel badan-badan standar, maupun yang terlibat dengan pihak pemerintah yang bertanggung jawab atas pengembangan, pengawasan, dan kebijakan publik serta peraturan terkait. Dokumen ini juga ditujukan bagi pejabat di Kementerian dan Lembaga, legislatif, serta badan pengawas yang bertugas melaksanakan kebijakan atau pemangku kepentingan lainnya, yang mendukung pengembangan, peninjauan dan atau penerapan regulasi teknis dan standar terkait.

Fasilitator lainnya yang menyampaikan pengalaman dalam mendorong penggunaan standar dalam kebijakan atau regulasi di negara masing-masing di antaranya Senior Manager, International Engagement, Standard Australia, Ms. Clare Hobern; Director of International Relations and Business Development Standards Norway, Ms. Ingvild Stub; Deputy Standards Director, Instituto Colombiano de Normas Tchnicas y Certificatión (Icontec) Colombia, Mr. Daniel Trillos; CEO Standards Council of Canada, Ms. Chantal Guay; dan Director of Standards Policy Bristish Standard Institution, Mr. David Bell.

Pertemuan ini memberikan wawasan mulai dari teknik-teknik keterlibatan sampai ide-ide inspiratif untuk advokasi yang persuasif, khususnya di bidang-bidang utama seperti iklim, perdagangan, dan inovasi, mempelajari keberhasilan, dan memahami toolkit ISO untuk kebijakan publik. (Ka BSN/Put)

Galeri Foto: ISO Meluncurkan Publikasi Baru Terkait Penggunaan Standar Dalam Regulasi