Kliping Berita

Cepl Setiadi
Wartawan Republika

Hanya saja, pemerintah seolah angkat tangan atas program ini.

Akhir 2010 ini merupakan target penyelesaian program konversi minyak tanah ke gas elpiji yang diusung .Pertamina. Sejak dicanangkan 2007 lalu, program ini cukup menyita perhatian. Pada awal program berjalan, pemandangan warga yang antre minyak tanah berubah menjadi distribusi paket perdana elpiji tiga kilogram. Paket ini terdiri atas tabung gas, kompor satu mata, selang, dan regulator.

Sekretaris Perusahaan Pertamina, Toharso, mengungkapkan, sejak ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan konversi minyak tanah pada 2007, Pertamina telah berhasil mendistribusikan sebanyak 44.145.394 paket perdana konversi kepada keluarga Indonesia. Jumlah tersebut tercatathingga 29 April 2010.

Hingga akhir program berjalan, Pertamina menargetkan 55 juta paket tersalurkan di seluruh Indonesia. Menurut Toharso, penarikan minyak tanah ini telah menghemat subsidi BBM minyak tanah sebesar Rp 22,54 triliun. Sedangkan, biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan paket konversi mencapai RplO.29 triliun. "Jadi, total penghematan bersih negara dari program konversi ini mencapai Rp 12,25 triliun," kata Toharso di Jakarta, pekan lalu.

Sementara itu, Vice President Communication Pertamina, Basuki Trikora Putra, menambahkan, pada tahun terakhir pelaksanaan program ini, penghematan yang bisa dicatat negara sekitar Rp 9,6 triliun. Menurutnya, penghematan ini dibukukan melalui penarikan minyak tanah dari rata-rata 10 juta kiloliter (KL) per tahun menjadi hanya tinggal dua hingga tiga juta KL.

Hitung-hitungan tersebut, kata Basuki, dengan asumsi bahwa harga patokan crude price (CP) Aramco 475,97 dolar AS per metrik ton (MT) dan kurs Rp 10 ribu per dolar AS. Sehingga, estimasi penghematan subsidi untuk 2010 ini sekitar Rpl3,48 triliun. "Jumlah ini dipotong biaya penyediaan paket konversi sebesar Rp 3,87 triliun sehingga penghematan bersih dari program ini sekitar Rp 9,61 triliun," ujar Basuki.

Hingga akhir April 2010 ini, Pertaminaa sudah mencatat penghematan sekitar Rp 4,2 triliun. Menurutnya, ini merupakan penghematan bersih yang berasal dari selisih harga penyediaan elpiji diT bandingkan subsidi minyak tanah. Pada 2009 lalu, penghematan yang didapat mencapai Rp 7,7 triliun dan pada 2008 diperoleh penghematan Rp 5,8 triliun. Menurutnya, penghematan itu didapat karena setiap 0,4 kilogram elpiji samadengan satu liter "minyak tanah. Artinya, setiap pengguna elpiji tiga kilogram bisa menghemat Rp 25 ribu per bulan.

Meski mencatat penghematan uang negara yang cukup signifikan, program konversi ini bukannya tanpa cela. Sejak digulirkan tiga tahun lalu, insiden kebakaran ataupun ledakan yang terkait dengan tabung elpiji konversi ini kerap terjadi. Pada 2008, Pertamina mencatat ada 27 insiden terkait kebocoran gas elpiji. Pada 2009, jumlahnya menurun sebanyak sembilan insiden. Hingga April 2010 ini, insiden yang tercatat ada enam kasus.

Pertamina mengaku tidak tinggal diam dengan insiden yang terjadi. Guna mengurangi angka kecelakaan atau kebakaran akibat kebocoran gas elpiji, Pertamina membentuk tim satuan tugas (satgas) elpiji. Tujuannya, melakukan pengawasan terhadap proses operasional dan keamanan paket konversi energi. Satgas elpiji Pertamina ini beranggotakan personel lintas direktorat di jajaran Pertamina. Satgas ini bertugas meningkatkan quality kontrol dengan mengecek kualitas tabung sesuai SNI. Selain itu, secara reguler melakukan pemeriksaan terhadap seluruh material konversi sejak penerimaan dari pabrikan hingga saat pembagian.

Terkait banyaknya keluhan masyarakat atas tabung elpiji tiga kilogram yang kualitasnya sangat buruk, Basuki menegaskan bahwa semua tabung elpiji yang merupakan paket perdana memiliki standar nasional Indonesia (SNI). "Memang, semuanya dibuat pabrikan, tapi SNI-nya sudah terpenuhi," ujar Basuki kepada Republika.

Menurutnya, semua barang yang diterima oleh Pertamina telah memenuhi SNI dan sudah disalurkan ke masyarakat yang berhak. Basuki mengaku, Pertamina mengetahui banyak barang, termasuk paket konversi yang beredar di masyarakat, tidak memenuhi SNI. "Barang-barang yang tidak ber-SNI ini banyak digunakan masyarakat, tapi itu bukan tanggung jawab Pertamina," tegas Basuki.

Menurutnya, masih banyak pemahaman perilaku yang belum secara maksimal diterapkan konsumen. Misalnya, kondisi di mana material atau barang yang sudah jelas tidak memiliki SNI, tapi ma-syarakat tetap menggunakannya. Namun, giliran terjadi kecelakaan, keluhannya lari ke Pertamina.

Memberikan asuransi Pertamina juga memberikan asuransi bagi pengguna elpiji tiga kilogram yang mengalami kecelakaan, termasuk korban kebakaran. Asuransi yang diberikan nilainya Rp 25 juta. Jumlah yang sama juga diberikan kepada korban yang mengalami cacat tetap. Asuransi yang diberikan bersifat reimbursable basis.

Pemberian asuransi ini merupakan bentuk rasa tanggung jawab Pertamina sebagai pihak yang ditunjuk oleh pemerintah melaksa-nakan program konversi minyak tanah ke elpiji. Hingga saat ini, Pertamina telah mengeluarkan pembayaran kepada korban kecelakaan mencapai Rpl,3 miliar.

Meski program konversi ini sudah berjalam sesuai rencana, sejumlah pihak meminta pemerintah melakukan evaluasi atas program ini. Salah satunya adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Anggota Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, menyatakan, evaluasi program ini perlu dilakukan karena kerap terjadinya kecelakaan akibat bocornya tabung gas elpiji tiga kilogram.

Selama ini, kata Tulus, pemerintah terkesan menyerahkan seluruh tanggung jawab atas program konversi ini ke Pertamina. Menurutnya, pemerintah sudah seharusnya membantu Pertamina melakukan sosialisasi, khususnya masyarakat menengah ke bawah untuk penggunaan elpiji yang baik. "Paling tidak, dengan gencarnya sosialisasi penggunaan elpiji yang benar, kecelakaan yang kerap terjadi bisa dihindari," ujarnya.

Menurut Tulus, program konversi ini secara konsep sangat bagus. Namun, setelah program diterapkan, pemerintah terkesan lepas tangan. Hal senada diungkapkan Ketua Umum Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), Erie Purnomo-hadi. Ia menilai, pemerintah seolah-olah angkat tangan dalam pelaksanaan program ini.

Menurut Erie, Pertamina, selain menangani penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi, juga menangani masalah sosialisasi dan kecelakaan akibat bocornya elpiji tiga kilogram.

Seharusnya, kata Erie, Pertamina tidak menanggung beban ini sendirian. "Sebetulnya bukan hanya tanggung jawab Pertamina, tapi juga tanggung jawab pemerintah," kata Erie.ed: andina

Sumber : Republika, Senin 31 Mei 2010, hal. 24.