BSN Paparkan Rencana Program 2019 di Hadapan Komisi VI DPR

Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Bambang Prasetya memaparkan rencana program atau kegiatan dalam pagu anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi VI DPR di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I, Jakarta pada Selasa (4/9). Selain itu, Bambang juga menjelaskan mengenai Rencana Program Kerja Prioritas dan sandingan antara pagu indikatif dan pagu anggaran Tahun Anggaran 2019.

RDP kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI Dito Ganinduto dan Azam Azman Natawijaya, serta dihadiri beberapa anggota Komisi VI. Selain BSN, RDP juga mengundang Kementerian Perindustrian. Turut hadir diantaranya Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan jajarannya. Hadir pula jajaran Eselon I dan II di lingkungan BSN.

Bambang menyampaikan bahwa untuk rencana program atau kegiatan tahun 2019, BSN memiliki Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Program ini untuk melaksanakan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BSN, diantaranya layanan kepegawaian, pelaksanaan reformasi birokrasi, operasional perkantoran, pembayaran gaji dan pengawasan internal BSN.

Selanjutnya BSN juga memiliki Program Pengembangan Standardisasi Nasional, yang terdiri dari 9 kegiatan yaitu Kegiatan Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian; Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi; Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi; Peningkatan Informasi dan Dokumentasi Standardisasi; Kerja Sama Standardisasi; Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi; Penelitian dan Pengembangan Standardisasi; Perumusan standar; serta Peningkatan Penerapan Standar.

Adapun untuk program prioritas nasional tahun 2019, BSN sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional dalam Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya dengan total anggaran sebesar Rp 62.736.000.000.  Program tersebut yaitu Kegiatan Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi, dengan 2 Proyek Prioritas Nasional. Kedua proyek ini adalah Pembangunan laboratorium SNSU mikrobiologi dan alat kesehatan serta Peningkatan Mutu Laboratorium Akreditasi SNI ISO/IEC 17043 dan Penguatan SDM.

Program selanjutnya adalah Kegiatan Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi, dengan proyek prioritas Peningkatan Keberterimaan Produk Pertanian Indonesia di Pasar Global. Kegiatan Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi dengan 2 proyek prioritas nasional, yaitu Peningkatan dan Pengembangan Kantor Layanan Teknis Pelayanan Informasi Standardisasi di Area Industri di luar Pulau Jawa, serta Peningkatan dan Pengembangan Kantor Layanan Teknis Pelayanan Informasi Standardisasi di Kawasan Industri yang telah existing.

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Standardisasi dengan proyek prioritas nasional Roadmap pengembangan Standardisasi, Sertifikasi dan Infrastruktur SNI Nasional. Kegiatan Perumusan Standar dengan proyek prioritas nasional Peningkatan Mutu, Sertifikasi dan Standardisasi Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Selain rencana kegiatan di tahun 2019, Bambang juga memaparkan realisasi anggaran BSN tahun 2018 sampai 31 Agustus 2018 yang mencapai 54,73% atau sebesar Rp 99.197.803.873,- dari total pagu Rp 182.465.697.000,-.

Menanggapi  paparan tersebut, Komisi VI DPR akan membahas secara intensif dan komprehensif dalam RDP dengan Sekretaris Utama BSN mengenai serapan anggaran BSN Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018 sebesar Rp 99.197.803.873,- dari total pagu Rp 182.465.697.000,-; pagu anggaran BSN Tahun 2019 sesuai dengan Surat Bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor B 400/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2018 tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp 231.619.639.000,-; serta usul tambahan anggaran BSN Tahun 2019 sebesar Rp 5.658.000.000,- untuk pelaksanaan pengelolaan kegiatan SNSU.(ria-humas)