Menyamakan Standardisasi Produk di Kawasan ASEAN

Rabu, 14 Juni 2023
999 kali

Kerja sama antarnegara ASEAN perlu untuk menghindari restriksi dan menciptakan sistem perdagangan yang saling menguntungkan

Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 kini terus diisi sejumlah agenda pertemuan yang membahas berbagai isu menuju tema sentral “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”.

Dalam keketuaannya, Indonesia bertekad mengarahkan kerja sama ASEAN untuk melanjutkan dan memperkuat relevansi ASEAN dalam merespons tantangan kawasan dan global, serta memperkuat posisi kawasan regional itu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi demi kemakmuran ASEAN. Berbagai langkah yang dilakukan, di antaranya menggelar pertemuan Asean Consultative Committee on Standards and Quality (ACCSQ) ke-59.

Bertindak sebagai tuan rumah dalam pertemuan itu adalah Badan Standardisasi Nasional (BSN). Acaranya sendiri telah dibuka secara resmi oleh Kepala BSN Kukuh S Achmad.

Pertemuan atau sidang kali ini merupakan pertemuan badan sektoral di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) lingkup ASEAN dan berlangsung selama empat hari, yakni pada 13--16 Juni 2023, di Yogyakarta. Dalam acara Kukuh menegaskan, BSN sebagai Lembaga Pemerintah non-Kementerian (LPNK) bertanggung jawab dalam mengoordinasikan SPK untuk mendukung ASEAN sebagai pusat pertumbuhan atau “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” yang menjadi tema yang diangkat Indonesia dalam Keketuaannya di ASEAN tahun ini.

ACCSQ mencatat telah banyak inisiatif yang telah disepakati di ASEAN, khususnya dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, seperti perjanjian keberterimaan produk di kawasan untuk beragam produk, mulai dari elektronika hingga kosmetika dan akan menyusul alat kesehatan serta produk otomotif.

Namun demikian, Kukuh menilai, masih banyak tindak lanjut yang harus dilakukan pemangku kepentingan di lembaga itu, termasuk di tingkat ASEAN. Menurut Kukuh, salah satunya yaitu mengenai action plan Joint Sectoral Committee for Electronic and Electrical Equipment (JSC EEE) yang akan melakukan kajian guna memetakan perdagangan regional bidang EEE yang telah memanfaatkan laporan hasil uji laboratorium dan/atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang telah terdaftar di ASEAN.

Dalam tatanan global, isu ekonomi dunia perlu diantisipasi oleh negara-negara anggota ASEAN mengingat adanya ancaman resesi ekonomi, akibat situasi geopolitik yang memanas sebagai dampak dari perang Rusia dan Ukraina, perang dagang Tiongkok dan Amerika Serikat.

Tidak itu saja, ASEAN juga tidak terlepas dari sejumlah isu yang juga sudah digambarkan dalam forum G20 yang meliputi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan.

“Peran ASEAN terhadap isu-isu tersebut, tentunya akan sulit apabila negara-negara ASEAN saling memproteksi perdagangan mereka dan tidak mengedepankan sistem perdagangan yang saling menguntungkan,” jelas Kukuh.

Selanjutnya, BSN mendapat mandat untuk menyusun Roadmap of ASEAN Harmonised Standard to Support Sustainable Development Goals (SDGs) Implementation, yang merupakan salah satu dari 16 Priority Economic Deliverables (PED) Indonesia yang ingin dicapai dalam Keketuaannya di ASEAN tahun ini.

Harmonisasi standar sangat dibutuhkan untuk menciptakan keselarasan dalam menjamin kualitas produk, terutama bagi negara berkembang agar dapat bersaing secara global. Lebih lanjut, keselarasan standar dan saling keberterimaan hasil uji laboratorium terhadap standar tersebut dapat menjamin hadirnya produk yang lebih kompetitif untuk mendukung kemakmuran ASEAN yang merata.

“BSN berkomitmen menyelesaikan PED Indonesia tersebut yang diharapkan dalam penerapannya nanti dapat mendukung peningkatan produktivitas perdagangan di kawasan ASEAN melalui efisiensi biaya produksi dengan turut melestarikan sumber daya berkelanjutan dan perlindungan lingkungan,” jelas Kukuh.

Begitu pula di tingkat nasional, Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah tersedia diyakini dapat mendukung daya saing produk-produk Indonesia di panggung dunia, yang besar harapannya dapat meningkatkan perekonomian nasional.

Menjadi catatan istimewa dalam sejarah, yaitu untuk pertama kalinya Timor Leste menghadiri sidang bidang standardisasi lingkup ASEAN mulai tahun ini sebagai Observer, setelah negara tersebut diterima secara prinsip sebagai anggota ke-11 organisasi regional tersebut.

Hal ini menandakan pula, semakin berkembangnya SPK di lingkup ASEAN untuk berkontribusi di dalam meningkatkan akses pasar, memfasilitasi diversifikasi produk, serta meningkatkan peluang investasi.

Secara keseluruhan kemajuan capaian ACCSQ akan terus dimonitor melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang diselaraskan dengan ACCSQ Strategic Plan 2016-2025.

Selanjutnya, bila ada muncul isu teknis dan kebijakan dapat dilaporkan secara vertikal ke tingkat Senior Economic Officials Meeting (SEOM) maupun ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM) dan secara horizontal kepada sectoral bodies yang relevan di antara pilar ASEAN lainnya.

Tautan Berita: Menyamakan Standardisasi Produk di Kawasan ASEAN

Berita terkait: