Materi "Workshop Potensi Pengembangan Sertifikasi Sustainability di Indonesia" - 8 Maret 2016 dapat diunduh pada link berikut ini: Perkembangan Skema Sertifikasi Bidang Sustainability di Internasional dan Nasional oleh Zul Amri, S.T. – BSN Arah Kebijakan Pengembangan Skema Sertifikasi Sustainability di Sektor Pertanian oleh Ir. Dedi Junaedi, M.Sc. – Kementerian Pertanian…
SIARAN PERS Organisasi Penerap SNI Berpeluang Raih SNI Award 2016 Badan Standardisasi Nasional (BSN) kembali menggelar SNI Award 2016. Pemberian penghargaan SNI Award pada tahun ini adalah yang ke-12 kalinya sejak tahun 2005 sukses diselenggarakan. SNI Award merupakan penghargaan tertinggi dari pemerintah RI bagi perusahaan penerap Standar Nasional…
SIARAN PERS SVLK dorong transparansi dan keberterimaan produk di global Sampai saat ini, terdapat 13 Lembaga Penilai Independen PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) dan 22 Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN). Ketersediaan lembaga tersebut, diharapkan dapat mendukung pelaksanaan verifikasi dalam Sistem Jaminan Legalitas Kayu atau…
Pada tahun 2016 ini, Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi (Pusdikmas) BSN tidak mengadakan kerjasama dengan Parindo Adv, atau PT. Media Pariwara Indonusa. Pengumuman ini dibuat atas laporan dari mitra BSN yang menerima proposal untuk melaksanakan promosi bersama terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI). Dalam proposal yang beredar tersebut mencantumkan nomor…
STATISTIK SNI BULAN DESEMBER 2015 STATISTIK SNI BULAN DESEMBER 2015
SIARAN PERS BSN Revisi SNI Luminer Badan Standardisasi Nasional (BSN) merevisi SNI Luminer. SNI Luminer yang berlaku sekarang adalah SNI IEC 60598-2-5:2016 Luminer – Bagian 2-5: Persyaratan khusus – Lampu sorot (IEC 60598-2-5:2015, IDT); SNI IEC 60598-2-3:2016 Luminer - Bagian 2-3: Persyaratan khusus – Luminer untuk pencahayaan jalan umum…
Pemerintah menambah 19 bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau yang lebih dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi (DNI). …
Pemerintah baru saja mengeluarkan paket kebijakan ekonomi IX. Fokusnya mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, stabilisasi pasokan dan harga daging sapi serta pengembangan logistik dari desa ke global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Presiden untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Selain demi memenuhi kebutuhan listrik untuk…
Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada humas yang berada di kementerian maupun lembaga non-kementerian memiliki kecepatan dalam merespon dan kecepatan memberikan informasi. Terutama capaian dan terobosan kebijakan pemerintah. "Jangan membalikkan dan jangan lagi saya mendengar bahwa masyarakat menemui humas saja sulit. Padahal kita yang harus mencari mereka (masyarakat) untuk memberikan informasi,"…
SIARAN PERS Dengan SNI, merebut peluang dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN Tanggal 1 Januari 2016 merupakan titik awal implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)- yang telah dicita-citakan oleh para pemimpin ASEAN sejak tahun 2003 di Bali – untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN pada tahun 2020. Berbagai pandangan timbul menjelang implementasi MEA,…
